Walah, Kok Baru 7 Desa Yang Lunas PBB di Pangandaran

indonesiasatu, 21 Aug 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

PANGANDARAN - Jika pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)  melebihi dari tanggal 30 September 2019, maka wajib pajak akan terkena denda.

Demikian dikatakan Hendar Suhendar kepala BPKAD kabupaten pangandaran  ketika diwawancarai wartawan indonesiasatu di ruang kerjanya, selasa 20/8/2019.

Kepala desa dan camat di kabupaten pangandaran harus pro aktif untuk segera menarik dan melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2019. " Tegasnya.

Dikatakan Hendar, "Pendapatan  pajak bumi dan bangunan adalah merupakan sumber keuangan utama untuk pembangunan di desa melalui BANKEU bagi hasil dan ADD."

Sampai tanggal 12 Agustus kemaren, lanjut Hendar, dari 93 desa di kabupaten Pangandaran, tercatat hanya 7 desa yang telah melunasi pembayaran PBB, jika pembayaran PBB lancar dan maksimal, yang pasti  pencairan untuk hak-hak desa pun akan lancar, "ujarnya.

Hendar menyebutkan, pembayaran PBB tahun 2019 baru mencapai 63% dari target sebesar 16 milyar, jumlah tersebut sangatlah minim.

" Desa di kabupaten pangandaran yang sudah melunasi PBB, diantaranya desa Kertayasa, desa kondangjajar, desa parakanmanggu, desa Bojongsari, desa cimindi dan desa pagerbumi.

" Bagi desa desa yang belum, camat dan kepala desa harus segera  lakukan penarikan dan lunasi kewajiban pajak, " Pungkasnya. (Anton AS).

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu